Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia, tidak muncul begitu saja. Rumusan Pancasila mengkristal setelah melalui proses dan perjuangan panjang bangsa indonesia.
Berdasarkan catatan sejarah, perumusan Pancasila terkait erat dengan upaya Indonesia mempersiapkan kemerdekaannya. Adapun proses dan isi perumusannya sebagai berikut :
Dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 28 Mei 1945, Jenderal Kumakici Harada mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau dalam bahasa jepang Dokuritzu Zyunbi Tjoosakai yang terdiri dari 62 anggota yang diketuai oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat.
Tujuan dan tugas BPUPKI adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan pembentukan Negara Indonesia, dan kemudian merumuskan rencana-rencana pokok bagi Indonesia Merdeka.
Di dalam BPUPKI duduk sejumlah pemimpin indonesia yang walaupun tampak seperti koorperatif dengan pemerintah Jepang, namun sesungguhnya tekad dan cita-cita untuk mencapai kemerdekaan yang menjadi tujuan bersama. BPUPKI tidak hanya sekedar "menyelidiki segala sesuatu mengenai persiapan kemerdekaan indonesia", tetapi justru langsung membicarakan dasar Negara Indonesia Merdeka.
BPUPKI mengadakan dua kali sidang, yang pertama tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945, dan yang ke-dua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada sidang pertama, ketua BPUPKI Dr. Radjiman Wedyodiningrat meminta kepada anggota BPUPKI untuk mengemukakan pandangan tentang apa-apa yang akan dijadikan dasar Indonesia Merdeka, atau falsafah bangsa indonesia.
Dasar negara itu dianggap perlu karena negara akan hanya berfungsi dengan baik bila terdapat gambaran yang jelas tentang hakekat, dasar, dan tujuannya. Karena itu para pendiri negara (Founding Father) harus mempunyai gambaran dasar yang jelas tentang negara, serta kehidupan bernegara bagi rakyatnya. gambaran dasar itu akan menjadi landasan dan pedoman bagi pemerintah dan rakyat dalam berpartisipasi membangun negara.
Sebagai tanggapan atas permintaan ketua BPUPKI, para anggota mengemukakan pendapatnya mengenai dasar negara indonesia merdeka. Tiga tokoh mendapat kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya, yaitu :
Muhamad Yamin mengusulkan sebagai dasar negara merdeka sebagai berikut :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan persatuan Indonesia
3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Sementara itu dalam pidatonya pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Soepomo mengemukakan gagasannya mengenai rancangan dasar negara indonesia yang bertitik berat pada aspek Yuridis Konstitusional, yaitu :
1. Paham negara kesatuan
2. Perhubungan negara dan agama
3. Sistem badan permusyawaratan
4. Sistem Ekonomi berdasarkan atas kekeluargaan
5. Hubungan antar bangsa yang bersifat asia timur raya.
Keesokan harinya 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mengemukakan gagasannya yaitu :
1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionaisme atau perikemanusiaan
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan yang berkebudayaan
Pada akhir pidatonya Ir. Soekarno mengusulkan istilah Pancasila sebagai dasar negara indonesia merdeka. Pancasila secara harfiah berarti lima dasar atau asas. dengan demikian, pada tanggal 1 Juni 1945 dikenal sebagai hari lahinya istilah pancasila.
Untuk kelanjutan tugas BPUPKI, dibentuklah panitia yang beranggotakan sembilan anggota dan dikenal dengan panitia sembilan (panitia kecil). Panitia ini terdiri dari :
1. Ir. Soekarno
2. Drs. Mohamad Hatta
3. Mr. Muh. Yamin
4. Achmad Subardjo
5. Mr. A. A. Maramis
6. Abdul Kahar Muzakir
7. Kiai H. Wahid Hasyim
8. Abikoesno Tjokrosodjono
9. H. Agus Salim
Pada 22 Juni 1945, panitia sembilan menyusun sebuah piagam yang disebut "Piagam Jakarta" (Jakarta Charter), yang didalamnya terdapat rumusan pancasila.
sistematika sebagai berikut :
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
Setelah tugas BPUPKI selesai, badan tersebut dibubarkan dan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai Ir. Soekarno dan wakil ketua adalah Mohamad Hatta.
Dalam persidangan PPKI, diantaranya timbul kesepakatan tentang adanya satu perubahan penting yaitu mengenai rumusan dasar negara sila yang pertama, yang tercantum dalam piagam jakarta, kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya" disepakati untuk dihilangkan. karena itu sila pertama menjadi, "ketuhanan yang maha esa".
Perubahan ini berdasarkan pertimbangan untuk menjaga persatuan bangsa dan keutuhan seluruh willayah indonesia.
Dengan demikian, rumusan definitif pancasila telah disepakati dalam persidangan PPKI, dan tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 serta disahkan tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Adapun rumusan pancasila tersebut adalah sebagai berikut :
1. Ketuhanan yang maha esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
Dengan segala upaya dan jerih payah yang sudah dilakukan oleh bangsa dan negara indonesia untuk melahirkan dan memperjuangkan dasar negara, maka kewajiban kita segenap bangsa indonesia adalah khususnya generasi muda untuk mengamalkan dan melestarikan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari alam berbangsa dan bernegara. Tidak ketinggalan mempertahankan dari berbagai ancaman dari ideologi lainnya baik dari dalam maupun dari luar.
Begitulah Sejarah lahirnya pancasila. semoga saja dapat jadi bermanfaat bagi teman-teman sekalian.
Terimaakasih. salam アドリ
Postingan
0 komentar:
Posting Komentar